Dari Kepatuhan Anggaran Menuju Inovasi Kebijakan:Tantangan Implementasi Alokasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Indonesia

Latar Belakang: Kebijakan alokasi minimal 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan merupakan salah satu instrumen pemerintah Indonesia untuk memperkuat kemandirian desa dalam menjamin ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan masyarakat. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih berorientasi pada kepatuhan administratif (budget compliance) dibandingkan penciptaan inovasi kebijakan yang berkelanjutan. Tujuan: Artikel ini bertujuan menganalisis tantangan dan peluang inovasi kebijakan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan berbasis Dana Desa di Indonesia. Metode: Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka dan analisis kebijakan publik, artikel ini menguraikan empat persoalan utama: (1) lemahnya kapasitas kelembagaan desa; (2) keterbatasan fiskal akibat pemotongan transfer pusat; (3) rendahnya kolaborasi lintas aktor; dan (4) minimnya penggunaan data dan teknologi dalam perencanaan kebijakan pangan. Hasil: Hasil analisis menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dari kepatuhan anggaran menuju inovasi kebijakan berbasis kolaborasi dan bukti (evidence-based policy). Kesimpulan: Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas inovatif aparatur desa, integrasi data pangan berbasis digital, dan pembangunan ekosistem kolaboratif antarpemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan pangan desa secara berkelanjutan.