Tinjauan Yuridis Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Menurut Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa. Pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban pengguna narkotika oleh BNN sangat membantu para pasien untuk sembuh dari ketergantungan narkotika untuk melanjutkan hidup seperti semula dan dapat melanjutkan cita-citanya. Rehabilitasi yang ada di Indonesia tidak atau belum efektif, karena sosialisasi pengenalan program belum dilaksanakan secara sistematis dan konsisten, keterbatasan kemampuan tenaga medis dan sosial (konselor) tentang metode dan materi rehabilitasi, dan adanya tindakan apriori bagi sebagian tenaga medis dan konselor dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya, serta metode dan substasinya sebagian besar tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia atau belum selaras dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Serta persyaratan untuk menjadi residen sebagian besar belum memenuhi tujuan rehabilitasi, karena belum dilakukan verifikasi residen secara cermat yang membutuhkan rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan, masih terdapat residen yang bukan hanya sebagai pengguna saja akan lebih baik lagi jika seorang pengedar yang seharusnya diproses ke tingkat penyidikan dan penuntutan, sehingga tempatnya bukan di Balai Rehabilitasi tetapi di Rumah Tahanan Negara atau Penjara. Tapi negara bertindak tegas di undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan harapan setiap orang dilarang menyalahgunakan narkotika apalagi sampai menjadi pecandu narkotika. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam aturan tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Keberanian si pecandu narkoba untuk mengajukan dirinya menjadi pasien rehabilitasi juga merupakan salah satu upaya membantu pemerintah memberantas bibit-bibit pecandu narkoba dan mampu membantu si pecandu narkoba berhenti dari kehidupan yang membuat cita-citanya terhambat. Kenaikan presentase pengguna narkoba dari tahun ke tahun membuktikan bahwa sosialisasi narkoba belum terealisasi dengan baik dan peredaran narkoba dari dalam maupun luar negeri semakin merajalela membuktikan bahwa kurang ketatnya peraturan dalam pengiriman barang luar dan dalam negeri.