Peran Lpsk Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Sengketa Hukum

Peran saksi dalam persidangan sangatlah penting karena dapat menentukan putusan hakim dan sepatutnya oleh pemerintah di berikan perlindungan hukum berdasarkan undang-undang Negara republik Indonesia, tetapi dalam kenyataannya posisi saksi dan korban rentan terhadap teror dan intimidasi, itulah sebabbnya saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara. Dalam pemberian bantuan kepada Saksi dan Korban, LPSK seharusnya mengoptimalkan perannya demi langkah yang strategis dalam mengupayakan perlindungan hukum bagi saksi, korban, saksi pelapor dan juga saksi pelaku. Pemberian bantuan terhadap Saksi dan Korban menyangkut kompensasi dan restitusi hanya bisa korban dapatkan apabila sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap (incraht). Minimnya mandat dan wewenang anggota LPSK dan tidak adanya aturan yang mengatur masalah delegasi kewenangan antar pemimpin dan anggota lembaga. Kedudukan LPSK yang mandiri tidak disertai dengan wewenang yang memadai. Disamping itu kemungkinan terjadi sengketa kewenangan dan masalah eksistensi antar instansi pemerintah atau lembaga negara akan mempersulit kedudukan lembaga ini. Kemudian kedudukan yang mandiri ini akan menimbulkan kesulitan pula dalam melakukan kordinasi kerja. Pengambilan keputusan LPSK yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam hal ini pengambilan keputusan memberikan perlindungan dan bantuan bukanlah pilihan yang baik. Kerjasama antar lembaga dan undang-undang menyatakan bahwa lembaga terkait lainnya wajib melakukan tugas yang dibebankan oleh LPSK, namun dikhawatirkan hal ini tidak dapat terlaksana tanpa dukungan dan komitmen dari presiden dan DPR.