Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004

1. Kekerasan dalam rumah tangga pada prinsipnya adalah bukan hanya permasalahan internal keluarga. Akan tetapi permasalahan tersebut telah masuk kedalam rana kejahatan atau tindak pidana publik. Artinya dalam menangani dan mengatasi masalah tersebut bukan hanya berpangkal pada orang-orang yang ada dalam rumah tangga saja akan tetapi masyarakat secara umum juga dapat ikut campur atau turut serta dalam mencegah dan melaporkan kejahatan atau tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perkembangannya KDRT yang mulanya hanya bisa dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, kini juga diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pengahapusakan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut tidak hanya kekerasan fisik saja, melainkan juga kekerasan lain seperti psikis, seksual, adn ekonomi. 2. Selain menjadi perhatian pemerintah melalui pengaturan dalam perundang-undangan, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa konvensi internasional. Diberbagai macam peraturan tersebut baik bersifat nasional maupun internasional, telah diatur mengenai sanksi pidana secara tegas seperti dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004, akan tetapi kekerasan dalam rumah tangga kerap menjadi masalah yang sangat sulit diuraikan. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa pandangan oleh korban terutama istri yang cenderung menutup-nutupi apabila ada kekerasan dalam keluarga mereka. Persepsi istri masih menganggap bahwa dengan melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian sama halnya mengungkap aib keluarga mereka. Disisi lain istri juga takut apabila melaporkan hal tersebut kemudian suaminya diproses secara hukum, otomatis dia tidak bisa mendapatkan nafkah lagi dari istrinya, dan yang lebih ditakutkan adalah berakhir pada perceraian.