Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online

1. Berdasarkan pembahasan permasalahan hubungan hukum driver ojek online dengan penyedia jasa transportasi online bahwa hubungan antaranya merupakan hubungan kemitraan. Bagi pengemudi atau calon pengemudi ojek online, pembuatan perjanjian kemitraan dengan klausula baku berarti perjanjian kemitraan dilakukan sebelum calon pengemudi ojek online mendaftar sebagai mitra. Calon driver ojek online tidak dapat merubah karena semua syarat dan ketentuan sudah diatur oleh penyedia aplikasi . Selain itu para calon pengemudi ojek online juga tidak dapat memiliki opsi tawar untuk bernegosiasi dengan penyedia aplikasi terkait perjanjian kemitraan. Dengan begitu ketika calon pengemudi tersebut keberatan dengan salah satu syarat, maka perjanjian tersebut tidak terlaksana atau dapat dikatakan bahwa para pengemudi ini dengan terpaksa menerima perjanjian tersebut. 2. Pengemudi ojek online tetap mendapatkan perlindungan keselamatan dan kecelakaan kerja melalui adanya program swadaya kerja yang diselenggarakan perusahaan penyedia layanan jasa transportasi online dengan mewajibkan para mitra mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan, karena sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat mengatakan. Dengan itu, penyedia jasa layanan tidak berkewajiban memberikan fasilitas BPJS, tetapi pihak jasa layanan berupaya agar para mitranya terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan dengan membayarkan premi tiap bulan yang sangat ringan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Mitra Kerja, Transportasi Online