Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Transaksi Di Situs Jual-Beli Online Electronic Commerce (E-Commerce). Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

1. Kebijakan hukum pidana terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online (e-commerce) telah diatur secara jelas di dalam Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. KUHP tetap dipakai oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus cybercrime. Selain itu, juga telah diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen karena sebagian besar korban transaksi elektronik merupakan konsumen onlineshop, yang mana transaksi sebagian besar dilakukan dengan cara transaksi online. 2. Pelaksaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan secara online dapat dilakukan dengan cara melaporkannya kepada penegak hukum (polisi) disertai bukti awal berupa data atau informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya. Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, sedangkan jika dijerat menggunakan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pasal yang dikenakan adalah pasal 28 ayat (1). Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah (Pasal 45 ayat (2) UU ITE). Untuk pembuktiannya, penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Online Electronic Commerce (E-Commerce, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016