Penerapan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Jual Beli Tanah dan atau Bangunan Rumah Tinggal di Kota Surabaya

Muchamad, Nur Zaini (2016) Penerapan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Jual Beli Tanah dan atau Bangunan Rumah Tinggal di Kota Surabaya. Undergraduate thesis, Universitas Wijaya Putra.

[thumbnail of Penerapan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Jual Beli Tanah dan atau Bangunan Rumah Tinggal di Kota Surabaya] Text (Penerapan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Jual Beli Tanah dan atau Bangunan Rumah Tinggal di Kota Surabaya)
0120000000648.pdf
Restricted to Registered users only

Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Meningkatnya kegiatan pembangunan disegala bidang, menyebabkan meningkatnya keperluan akan tersedianya tanah dan atau bangunan. Sedangkan tanah dan atau bangunan persediaannya sangat terbatas. Mengingat pentingnya tanah dan atau bangunan tersebut dalam kehidupan, maka sudah sewajarnya jika orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan nilai ekonomis serta manfaat dari tanah dan atau bangunan karena adanya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan pajak oleh negara. Pajak yang dimaksud adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah pemungutan BPHTB pada transaksi jual beli tanah dan atau bangunan rumah tinggal di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap transaksi jual beli tanah dan atau bangunan rumah tinggal di kota Surabaya. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan fakta, fenomena dan keadaan yang terjadi, dalam hal ini pelaksanaan aspek perpajakan pada jual beli tanah dan atau bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPHTB dalam pelaksanaannya menggunakan sistem self assesment dan prosedur pembayarannya sangat sederhana. PPAT/Notaris memiliki peranan yang signifikan dalam pemungutan BPHTB karena PPAT/Notaris merupakan pejabat umum yang terkait dengan transaksi jual beli tanah dan bangunan. PPAT/Notaris akan menandatangani akta otentik mengenai jual beli setelah pajak BPHTB tersebut dibayar lunas oleh wajib pajak, selain itu PPAT/Notaris juga berperan dalam membantu wajib pajak menghitung besarnya BPHTB terhutang. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya transaksi jual beli tanah dan bangunan, maka akan berpengaruh positif terhadap perolehan BPHTB.
Kata Kunci : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), jual beli tanah dan bangunan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), jual beli tanah dan bangunan.
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Department: S1 - Akuntansi
Depositing User: Perpus UWP .
Contributors:
Contribution
Name
NIDN
Email
Thesis advisor
Rodhiyah, Rodhiyah
0711117302
Date Deposited: 26 Mar 2025 06:49
Last Modified: 26 Mar 2025 06:51
URI: https://repository.uwp.ac.id/id/eprint/1652

Actions (login required)

View Item
View Item