Kedudukan Anak Hasil Kawin Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia

Anak hasil Perkawinan Sirri termasuk dalam golongan / klasifikasi anak luar kawin dalam pengertian sempit, yaitu anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya tidak terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak ada larangan untuk saling menikahi meskipun status perkawinannya masih di persengketakan. Setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 dengan Mendasarkan pada ketentuan Pasal 280 KUH Perdata, apabila di kaitkan dengan pasal 55 ayat (2) dan ayat (1) Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang perkawinan maka dapat di simpulkan “ Bahwa diakuinya anak luar kawin dalam arti sempit yaitu anak hasil kawin sirri (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan hukum dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Apabila dapat di buktikan melalui ilmu Pengetahuan seperti tes DNA maka timbulah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya” Dapat dikatakan bahwa sebelumnya antara anak luar kawin dalam arti sempit yaitu anak hasil kawin sirri dengan ayah dan ibunya pada asasnya tidak ada hubungan hukum, dan hubungan hukum tersebut baru ada kalau ayah maupun, atau ibunya telah memberikan pengakuan dan status anak akan menjadi jelas serta adanya kepastian hukum tentang asal-usul anak. Maka anak hasil nikah sirri atau pun di luar nikah berhak mendapatkan hak-haknya dari sang ayah seperti biaya hidup, akta kelahiran, hingga warisan.