Kepastian Hukum Mengenai Prosedur Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah

Begitu pentingnya diadakannya pendaftaran pada hak-hak atas tanah agar bisa memberikan kepastian hukum kepa pemenang hak yang bersangkutan. Pada pendaftaran itu juga akan membedakan pemegang hak dalam rangka membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Di dalam pendaftaran itu juga akan membantu pemerintah dalam mempermudah untuk menginformasikan dan memper oleh data yang di perlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang tidak di daftar. Kepastian hukum yang ada pada pendaftaran hak-hak atau tanah tersebut akan di tentukan dalam berbagai segi atau bidang pendaftaran nya yang berupa subjek hukum sebagai pemilik pada hak-hak objek pada hak-hak tersebut luas tanah yang di peroleh batas hak tanah yang di tentukan dan jangka waktu pemberlakuan hak,yang dimana sudah di atur dalam undang-undang. Dalam ini juga hak– hak atas tanah di dalam pendaftarannya hampir sama karena di tentukan atau di atur dalam Undang–undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 19 yaitu : 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah di dalam pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia membuat ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. 2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalulintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan menteri Agraria