Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Tinjauan Hukum Pidana Anak

Pengaturan, Secara umum tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dapat membuat pelakunya dipidana. Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana dengan tidak sengaja (culpa) di dalam unsur-unsur KUHP untuk melindungi hak-hak anak perlu dilakukan perubahan yang signifikan bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan memberi jaminan perlindungan anak.Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, untuk menjamin perlindungan anak-anak Indonesia memperoleh perlakuan yang layak. Meskipun diakui tidak mudah perlu dibentuk norma sosial dan budaya baru yang bersifat melindungi serta menghormati anak-anak. Dalam melakukan penangkapan, harus diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti : hak mendapat perlindungan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP). Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik anak atau 70 Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penentapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Tanggung jawab dan kewajiban negara dan stackholder dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 21, 22, 23 dan 24 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual dan sosial. Dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensional, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang berakhlak mulia dan nilai pancasila.