Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Olahan Berbahaya

1. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka dapat diambil kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : a. Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen serta menyadarkan palaku usaha untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat, jujur dan bertanggung jawab. b. Perlindungan ko nsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen dan asas kepastian hukum. Undang - Undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat pe negakan hukum dibidang perlindungan konsumen. Upaya - upaya yang diambil pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen akibat dari penggunaan zat kimia yang berbahaya dalam produk makanan olahan, adalah berupa tindakan preventif dan repre sif. Tindakan preventif dilakukan dengan mengadakan penelitian, pengujian ataupun survei, dan juga membentuk organisasi yang melindungi kepentingan konsumen, yakni Badan Perlindungan Konsume Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyara kat (LPKSM). Sedangkan tindakan represif, dapat diberikannya sanksi - sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan, sesuai dengan Undang - Undang No.8 Tahun Perlindungan Konsumen baik berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Mengingat kelemaha n konsumen pada tingkat kesadaran dan haknya yang masih rendah, maka perlu pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Pembinaan dan pendidikan ini hendaknya diselenggarakan oleh pemerintah bekerja sama dengan lembaga perlindungan kons umen swadaya masyarakat