Jaminan Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Tanah Terhadap Tertibnya Sertifikat Ganda Dan Penyelesaiannya Sengketa Non Ligitasi Di Kabupaten Gresik

1. Jaminan hukum dan kepastian hukum hak kepemilikan atas tanah yang berupa sertifikat belum bisa memberi rasa aman bagi masyarakat pada umumnya di indonesia, sengketa kepemilikan hak milik terjadi karna terbitnya sertifikat ganda dan dengan terbitnya sertifikat ganda ini masyarakat kurang percaya dan menimbulkan kesan betapa alat bukti berupa sertifikat belum menjamin kuatnya hak seorang atas tanah, hal ini juga membuktikan bahwa surat hak milik berupa sertifikat dan pendaftaran tanah belum bisa memberikan solusi terhadap sengketa tanah yang ada saat ini. Di dalam Undang – undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok - pokok agraria (UUPA) mengatur akan adanya jaminan kepastian hukum dengan tujuan menghasilkan surat – surat tanda bukti hak yang berupa serifikat khususnya pasal 19 UUPA, hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberi kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan nasional (BPN) banyak mengalami kesalahan prosedur pendaftaran atas tanah, sehingga terbitnya dua surat tanah atau sertifikat ganda dan hal inilah yang mengakibatkan sengketa hak milik terjadi saat ini di indonesia dan sampai saat ini kasus sengketa tanah dengan terbitnya sertifikat ganda belum bisa terselesaikan hingga permasalahan ini sering menimbulkan dampak yang anarkis dan terjadi korban jiwa hilangnya nyawa seseorang sampai perang saudarah demi mempertahankan Hak miliknya. 2. Konflik sengketa sertifikat ganda atau dua sertifikat tanah sampai saat ini belum bisa terselesaikan dengan jalan litigasi atau pengadilan, dampak dari litigasi atau putusan dipengadilan dianggap belum memberikan keadilan bagi masyarakat dengan biaya yang mahal serta proses yang lama. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya putusan pengadilan yang menimbulkan kejadiaan anarkis sampai hilangnya nyawa seseorang demi mempertahankan hak miliknya karna mereka merasa sama - sama mempunyai bukti berupa sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam hal ini sering masyarakat lebih memilih jalan non litigasi yaitu dengan cara Mediasi dan Negosiasi karna biaya yang tidak terlalu banyak prosesnya mudah dan cepat serta yang paling penting bisa memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa sehingga tidak akan menimbulkan kejadian – kejadian anarkis hingga hilangnya nyawa seseorang dan supaya dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan rukun di masyarakat. Dalam hal ini pemerintah belum membentuk lembaga independen yang khusus menangani sengketa sertifikat ganda akan tetapi saat ini pemerintah berupaya membentuk lembaga yang bernama “Indonesia Mediator Centre” atau (IMC) yang didirikan pada tanggal 8 Maret 2010 dan juga telah menerima akreditasi dari MA berdasarkan Keputusan MA No 159 A/KMA/SK/VIII/2010 dalam lembaga ini mengedepankan penyelesaaian dengan cara madiasi dan negosiasi, dengan adanya lembaga seperti ini diharapkan penyelesaian sengketa khususnya masalah sertifikat ganda atau masalah pertanahan dapat terselesaikan dengan cepat dan adil sehingga tidak terjadi hal – hal yang merugikan orang lain karna pada dasarnya masyarakat hanya menginginkan suatu penyelesaian dengan jalan musyawara serta kekeluargan yaitu dengan jalan Negosiasi dan mediasi dengan harapan semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan.