Hak Tanggungan Dan Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kreditur

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur Tentang Hak Tanggungan, yang selama ini berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi acuan bagi banyak pihak salah satunya adalah pihak debitur dan kreditur. Dengan adanya Hak Tanggungan memungkinkan para pihak yang mengadakan suatu perjanjian khususnya dalam hal ini adalah perjanjian kredit dimana pihak debitur harus memberikan suatu jaminan kepada pihak kreditur dalam bentuk Agunan/jaminan kepada pihak kreditur untuk mendapatkan suatu pinjaman kredit. Dengan adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, maka sangat di mungkinkan akan terdapat beberapa klausula-klausula akan hak-hak dan kewajibannya masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kredit tersebut. Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan adalah bertujuan untuk menjamin utang yang diberikan pemegang hak tanggungan kepada debitur. Apabila debitur cidera janji, tanah (hak atas tanah) yang di bebani dengan hak tanggungan itu berhak dijual oleh pemegang hak tanggungan tanpa persetujuan dari pemberi hak tanggungan dan pemberi hak tanggungan tidak dapat menyatakan keberatan atas penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut. Terhadap jaminan berupa hak atas tanah dapat memberikan perlindunngan dan kepastian hukum bagi penerima hak tanggungan/kreditur, karena dapat memberikan keamanan bagi penerima jaminan/bank baik dari segi hukum maupun dari nilai ekonomisnya yang pada umumnya mengikat terus. Penerimaan Hak Tanggungan sebagai agunan yang diterima/dipegang oleh kreditor/bank tentunya mempunyai tujuan untuk menjamin pelunasan kredit melalui penjualan agunan baik secara lelang maupun di bawah tangan dalam hal debitor cidera janji. Karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan mempunyai ciri khas eksekusi mudah dan pasti pelaksanaannya. b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, memang di rancang sebagai jaminan yang kuat, dengan ciri khas eksekusi “mudah dan passti”. Akan tetapi, prakteknya tidak demikian. Beberapa ketentuan UUHT tidak tegas, tidak lengkap, serta tidak memperhatikan konfigurasi peraturan dalam sistem hukum yang berlaku, termasuk tentang banyaknya upaya hukum yang di salahgunakan untuk menangguhkan lelang eksekusi obyek Hak Tanggungan, sehingga justru memicu ketidakpastian hukum. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak tanggungan yang seharusnya memberikan perlindungan penuh terhadap kreditur, ternyata masih mempunyai kelemahan-kelemahan, karena dalam praktek eksekusi yang di laksanakan oleh kreditur terhadap obyek yang di jadikan jaminan/agunan oleh debitur terhadap kreditur dengan jenis Hak Tanggungan masih banyak hambatan-hambatan yang di hadapi oleh kreditur, di antaranya adanya perlawanan yang di lakukan oleh debitur maupun pihak ke tiga yang berkepentingan dalam obyek Hak Tanggungan tersebut. Hal-hal seperti ini sangat merugikan pihak-pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman kepada debitur yang telah beritikad baik untuk membantu debitur yang membutuhkan Dana/modal untuk mengembangkan usahanya. Dengan banyaknya hambatan-hambatan eksekusi Hak Tanggungan yang di hadapi oleh pihak kreditur, maka di perlukan adanya perhatian dari pihak pemerintah maupun dari pihak legislatif sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang dan merubah Undang-Undang, agar apa yang menjadi hak-hak kreditur bisa terpenuhi seluruhnya dan mendapatkan kembali uang yang telah di pinjamkan kepada pihak debitur.