Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan

I. Tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan standart oprasional Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam penegakan hukum kepada masyarakat tetap berdasarkan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 13, merumuskan sebagai berikut: Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, merumuskan sebagai berikut : 4. Untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 5. Menegakkan hukum. 6. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. II. Perlindungan korban tindak pidana perkosaan menurut kitab undang[1] undang hukum pidana (KUHP) dapat dilihat dalam bentuk pemidanaan yaitu pasal 285 KUHP terhadap pihak yang dinyatakan bersalah sebagai pelaku tindak pidana perkosaan. Penghukuman yang di jatuhkan pada pelaku ini merupakan salah satu hak yang dituntut oleh korban perkosaan. Tetapi apabila dilihat aspek sanksi hukum yang dirumuskan dalam KUHP terdapat banyak kelemahan yang antara lain tidak adanya batasan minimum penjatuhan hukuman pada pelaku. III. Hukuman (sanksi hukum) yang harus diterima pelaku perkosaan sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukan sebenarnya telah di atur dalam dua ketentuan, yaitu pasal 285 dan pasal 291 KUHP yang sekaligus keduanya menjadi aturan baku untuk menuntut dan memutus setiap kasus perkosaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Meskipun pasal 285 dan pasal 291 KUHP telah mengatur sanksi hukum bagi setiap pelaku perkosaan, kedua aturan hukum tersebut masih bersifat umum karena hanya menyangkut tindak perkosaan pada umumnya serta perkosaan yang menyebabkan matinya korban, padahal perkosaan yang terjadi dalam kehidupan nyata sangat bervariasi dan bersifat kasuistis