Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik ( E-Commerce ) Di Indonesia

1. Kesimpulan berdasarakan dari BAB II Jual beli melalui media internet yang merupakan transaksi elekronik (e-commerce) yang tidak terlepas dari konsep sebuah perjanjian karena dimana terjadi peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Hak dan kewajiban tersebut yang dimana haruslah terpenuhi oleh para pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan. Mengenai sebuah perjanjian tidaklah terlepas dari syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Meskipun dari ke empat syarat sahnya perjanjian satu diantaranya tidak dapat terpenuhi mengenai kecapakan yang melekat pada subyek hukum (orang) hal ini juga yang sering dipertanyakan dalam transaksi elektronik (e-commerce) karena tidak adanya pertemuan saat bertransaksi. Maka perjanjian tersebut bisa dikatakan sah meski tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian selama dalam pelaksanaanya perjanjian tersebut tidak adanya pihak yang dirugikan, namun hal tersebut menimbulkan akibat hukum dan atau perjanjian tersebut dapat di batalkan oleh salah satu pihak. Namun jika pada syarat obyek (melekat pada apa yang diperjanjikan )yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut secara otomatis batal demi hukum. 2. Kesimpullan berdasarkan isi dari BAB III mengenai penyelesasian sengketa transaksi elektronik yang berkaitan dengan Perlindungan konsumen bagi penjual dan pembeli dalam transaksi elektronik (e[1] commerce) ini tidak terlepas dari perundangan-undangan yang juga berlaku secara konvensioanl. Dan mengenai wanprestasi pada dasarnya dijelaskan menurut KUHPerdata (a) tidak memberikan barang atau jasa sesuai yang diperjanjikan (b) terlambat dalam memberikan barang atau jasa (c) memberikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan uraian mengenai wanprestasi akibat hukum yang harus dilakukan oleh pelaku usaha ialah sebagaimana sudah di jelaskan maka haruslah adanya ganti rugi kepada konsumen. Dalam pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan adanya kewajiban pelaku usaha dalam memberikan kompensasi, atau ganti rugi atas kerugian yang di terima oleh konsumen baik itu berupa ganti rugi barang/jasa. Jika tidak maka konsumen dapat melaporkan terhadap badan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 52 tentang perlindungan konsumen.