Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Jual-Beli Online Melalui Media Sosial Facebook

Pada dasarnya perjanjian dalam transaksi jual beli online tidak berbeda dengan perjanjian pada jual beli umumnya, hanya saja dilakukan melalui media internet. Jual beli online dalam hukum Indonesia terletak dalam bidang hukum perdata sebagai subsistem dari hukum perjanjian. Keabsahan pada transaksi jual beli online didasari oleh KUHPerdata yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga Adanya Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan transaksi jual beli online. Tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi jual beli online melalui facebook terhadap konsumen yang menjadi korban pada umumnya dapat berupa dua bentuk, yaitu pengembalian uang dan penggantian barang baru. Pada kenyataannya, penggantian barang dengan barang yang baru tersebut biasanya membutuhkan waktu yang lama, sehingga konsumen sering merasa diabaikan kepentigannya. Hal terpenting yang perlu diperhatikan konsumen yang mengalami kerugian Perlindungan terhadap konsumen telah memiliki landasan hukum mengenai perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 18 ayat 1 menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Mengenai upaya perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual-beli online melalui media sosial adalah dengan upaya preventif dari pemerintah atau dari konsumen sendiri dan upaya represif berupa penyelesaian sengketa untuk melindungi konsumen.agar tidak ada yang di rugikan lagi selaku konsumen baik secara moril maupun materil.