Pengaturan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Waris Di Kota Surabaya

Daripenelitianinidapatpenulissimpulkanbahwapengaturan BPHTB waris di Surabaya bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada diatasnya, terutama sekali bertentangan denganPeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor111tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangunankarenaWarisdanHibahWasiat, sertaUndang-undang Nomor 16Tahun2019 tentangPerubahanatasUndang-undang Nomor 1Tahun1974 tentangPerkawinan (UUperkawinan) dan KitabUndang-UndangHukumPerdata(BW). KonsekuensiYuridisyangtimbul dari adanyadisharmonisasi dandisinkronisasi peraturandaerah adalahFiskusmaupunwajib pajaksama-samamenanggungkerugianyangtidaksedikit.Fiskus kehilangan semua penghasilan yang seharusnya diterima oleh negarasaat pasangansuami istri hidupyang terlamakebetulan namanyaadalahyangterteradi sertifikat, sedangkanWajibPajak menerimakerugiankarenadiharuskanmembayarBPHTBdengan nominal yanglebihbesarkarenapengabaianadanyahakbersama apabila sertifikat atas tanah dan bangunan adalah atas nama 55 56 pasangan yangmeninggal terlebih dahulu. Juga semuaWajib Pajak yangmegajukanBPHTBakan dikenakanNilai Perolehan ObyekPajak50%lebihtinggikarenapengabaianterhadapadanya potongan50%atasNPOP terhadapperolehanwaris