Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Sistem Transaksi Cash On Delivery (Cod)

1. Kedudukan hukum kurir dalam sistem transaksi COD adalah sebagai pihak yang mewakilkan perusahaan jasa ekspeditur dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh penjual kepadanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata tentang pemberian kuasa. Selain itu, kurir berperan sebagai penerima titipan terhadap barang yang akan dikirimkan kepada pembeli, seperti yang diatur dalam Pasal 1694 KUH Perdata tentang penitipan. Sebagai penerima titipan berdasarkan Pasal 1706 KUH Perdata dan Pasal 468 ayat (1) KUHD, kurir berkewajiban menjaga keselamatan barang dari saat penerimaan sampai saat penyerahan nya. Kemudian, berdasarkan Pasal 1358 KUH Perdata, kurir juga berperan sebagai seseorang yang dikuasakan untuk menerima pembayaran dari pembeli yang akan diteruskan kepada marketplace dan penjual.
2. Hubungan hukum yang terjadi antara kurir dengan perusahaan ekspeditur merupakan hubungan kerjasama yang lahir dari perjanjian kemitraan dan berasal dari asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Tidak adanya regulasi mengenai kemitraan mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum bagi kurir dan menimbulkan resiko kerja yang tinggi, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak yang seharusya didapatkan. Dalam transaksi COD, kurir kerap mendapat tindakan