Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Di Indonesia

1. Penyalahguna Dan korban Penyalahguna Narkotika sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 127 undang-udang nomor 35 tahun 2009 yaitu dengan unsur menggunakan bagi diri sendiri, wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial dengan asesmen yang dilakuan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT), Tim Asesmen Terpadu melaksanakan asesmen atas permohonan tertulis dari Penyidik. Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam).
2. Dalam pelaksaan rehabilitasi bagi Pecandu Penyalahguna Narkotika belum ada kepastian hukum bagi mereka, kerena perumusan beberapa unsur tindak pidana Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu, pasal 111 dan 112 yaitu unsur menguasai, memiliki, menyimpan. Pasal 114 dengan unsur menerima, membeli. Dan di kuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, yaitu Hakim memeriksa dan memutus perkara harus di dasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 182, ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Jaksa mendakwa dengan pasal 111 dan atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pasal 127 Undag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak di dakwakan. Terdakwa