Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Apartemen Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) apabila ditinjau berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, maka dapat dinyatakan perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur kausa yang halal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena tidak memenuhi syarat kausa yang halal, PPJB tersebut dinyatakan batal demi hukum. Konsekuensi hukum dari suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum ialah perjanjian tersebut dianggap tidak pernah dilahirkan. Konsumen Apartemen yang dirugikan oleh pengembang yang mengalami kegagalan dalam pembangunan proyeknya dan pengembang tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah disepakati dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika wajib ditempuh pertama kali untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Sedangkan apabila gagal mencapai kesepakatan langkah kedua bisa dilakukan melalui forum Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) , atau bisa juga penyelesaian sengketa nya diselesaikan melalui jalur Pengadilan.