Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Beban Pembuktian Dalam Perkara Kasus Narkotika Mary Jane (Study kasus putusan Mahkamah Agung No. 987 K/Pid. Sus/2011)

1. Kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa kewajiban jaksa penuntut umum, tetapi di dalam praktik, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Dalam konteks hukum nasional Indonesia dan dalam Undang-Undang a quo pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu hak. Jadi, pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa bahwa dia tidak bersalah merupakan suatu kewajiban. 2. Putusan Mahkamah Agung No. 987 K/Pid. Sus/2011 menolak permohonan kasasi terdakwa, karna putusan judex factie tidak bertentangan dengan hukum maupun undang-undang, putusan judex factie telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu mengaitkan alat bukti yang digunakan dengan memenuhi syarat dengan memenuhi syarat minimal pembuktian dengan adanya alat bukti yang dihadirkan di persidangan, antara lain: keterangan saksi, keterangan dari ahli forensic dengan melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalisttik, barang bukti objektif berupa barang yang dibawa terdakwa, dan pernyataan dari terdakwa tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.