Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Undang – Undang Ite

1. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2016, memberikan pengertian ketentuan peraturan melanggar informasi dan transaksi elektronik dalam akses suatu fasilitas elektronik ataupun kegiatan elektronik lainnya yang tercantum didalam Pasal 31 ayat (2)” dalam hal melawan hukum tentang informasi dan transaski elektronik , sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam “ keadaan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penyadapan atas Informasi Elektronik “ dalam keadaan sengaja dan tanpa hak melakukan penyadapan atas Informasi Elektronik yang dimaksud adalah kegiatan untukmendengarkan, merekam, membelokkan,mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. 2. Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan sistem komputer atau jaringan komputer yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU ITE.Selain ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)Undang-Undang ITE, juga memberikan sanksi penjara bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa elektronik sebagaimana dimaksud dalam sanksi untuk pelaku tindak pidana yang dapat merugikan negara ,Dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai huruf c, Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang tercantum dalam BAB X tentang Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik.