Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia

1. Prostitusi online dapat terjadi karena adanya akses yang sangat mudah dan juga begitu bebas, Adanya website atau forum yang secara khusus berkecimpung di dunia prostitusi online semakin menegaskan bahwa praktek ini sudah sangat terorganisir. Mereka biasanya mengunjungi forum atau website tersebut, didalamnya sudah ada ruang khusus yang membahas mengenai kegiatan ini. Hukum di Indonesia dalam Permasalah prostitusi melalui media online ini cukup memuaskan bagi masyarakat, walaupun masih ada yg perlu diperbaiki didalamnya. Menggunakan tiga undang[1] undang yaitu Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 yang telah melengkapi undang – undang sebelumnya yaitu Undang-Undang RI No 11 Tahnun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 Tentang Pornografi dan KUHP sudah cukup untuk menjerat para pelakunya, namun ada celah didalamnya seperti pihak pengguna jasa prostitusi online belum ada pasal yang mengaturnya jika server dan pemilik website atau forum prostitusi bukan warga negara Indonesia, maka dia dapat begitu saja lolos dari jeratan hukum Indonesiateknologi informasi berupa laptop atau komputer yang terhubung ke internet. Pengaturan tindak pidana di Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi online belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi online, karena sama sekali tidak mengatur mengenai pengguna jasa dalam prostitusi online, sehingga pengguna jasa prostitusi itu sendiri tidak dapat dijerat berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru karena yang berlaku sekarang ini merupakan peninggalan penjajah belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman. Oleh karena itu tidak tepat jika melakukan penertiban prostitusi online dengan menggunakan pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Muatan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat (1) hanya membatasi larangan bagi penyedia layanan seks komersial dan pemilik website semata. Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hanya mengatur Sanksi bagi pelaku penyedia jasa terdapat dalam pasal 30, sanksi bagi pemilik server terdapat dalam pasal 33, sanksi bagi pekerja seks komersial terdapat dalam pasal 34, dan sanksi bagi mucikari terdapat dalam pasal 35. Sanksi bagi pelaku tindak pidana prostitusi online menurut hukum Islam adalah dengan hukuman ta„zir yang dapat berupa penjara (al[1] Habsu) ataupun denda kecuali untuk mucikari, PSK dan penguna jasanya yang telah diatur dalam al-Quran.