Kedudukan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Jaminan Fidusia

Pengertian akta otentik adalah Tulisan yang dibuat secara khusus yang dibuat sedemikian rupa agar menjadi suatu alat bukti yang sah dan akurat. Akta sebagai alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu dapat digunakan menjadi suatu alat bukti yang kuat bagi pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Salah satu akta yang dibuat sebagai alat bukti yang sah adalah Akta Otentik. Dalam akta otentik ada Pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang sangat penting dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia di Indonesia. Hal ini disebabkan pendaftaran jaminan fidusia memiliki peran penting terhadap lahirnya suatu perjanjian jaminan fidusia. Pendaftaran akta jaminan fidusia penting untuk menentukan tanggal lahirnya jaminan fidusia yang menjadi tanggal dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia, kedudukan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, dan keperluan eksekusi apabila debitur cidera janji. Pengaturan jangka waktu jaminan fidusia dapat memberikan pedoman waktu kepada Pemohon untuk mendaftarkan jaminan fidusia dengan tepat waktu. Sehingga dengan adanya pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum. Kedudukan akta otentik dalam jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahapan sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia yaitu melalui tahapan pembebanan dan pendaftaran. Pembebanan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, notaris diwajibkan untuk membuat akta jaminan fidusia dengan memperhatikan tata cara pembebanan, biaya pembebanan dan jangka waktu pembebanan. Setelah akta pembebanan jaminan fidusia sudah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan, setalah itu barulah dilakukan pendaftaran akta pembebanan jaminan fidusia pada kantor Pendaftaran fidusia. Tanggung jawab notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya. Akibat hukum yang akan diterima apabila notaris dalam melaksanakan tugasnya menimbulkan kelalaian bagi kliennya maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kelalaian apa yang dilakukan oleh notaris baik itu lalai tanggung jawab secara perdata, administrasi maupun kode etik yang berlaku.