Pengaturan Corporate Secretary Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) (Kajian Pada Pt Industri Kereta Api (Persero))

Sebagai upaya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, setiap Perusahaan BUMN wajib memiliki baik dalam bentuk perorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dengan tugas pokok membantu Direksi dan Dewan Komisaris.Tugas utama Sekretaris Perusahaan adalah memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BUMN untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan atau stake holder. Pengaturan tentang sekretaris perusahaan pada perusahaan BUMN diatur pada bagian kesembilan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/Mbu/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan untuk BUMN yang merupakan Perusahaan Terbuka mengacu padaPeraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.