Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial Tentang Berita Bohong Dan Ujaran Kebencian

Setelah di kemukakan beberapa uraian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan media sosial tentang berita bohong dan ujaran kebencian Berdasarkan pembahasan rumusan masalah diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu tentang Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Berita bohong dan ujaran kebencian di atur dalam pasal : 1. Pasal 156 KUHP 2. Pasal 157 KUHP 3. Pasal 310 KUHP 4. Pasal 311 KUHP 5. Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 28 KUHP 7. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh KUHAP, dalam pasal 378 KUHP hanya mengenal subyek hukum orang (naturlijk persoon), dan terdapat kesulitan menentukan yurisdiksi untuk menggunakan hukum mana, siapa yang berhak untuk menghukum pelaku karena berita bohong bisa termasuk kedalam kejahatan lintas negara dan cybercrime dimana salah satu karekteristiknya tidak dapat di batasi oleh batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara. Dengan adanya kekurangan pada KUHP tersebut maka, pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik meskipun tidak secara khusus mengatur ketentuan mengenai tindak pidana penipuan meskipun dalam konteks berbeda tetapi tetap dapat di gunakan untuk membebani pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal tindak pidana berita bohong, pada aktivitas transaksi elektronik atau dapat dikatakan jual-beli online mengingat konteks sebenarnya dari adanya undang-undang ITE adalah sebagai perlindungan konsumen. Konsekuensi yuridis dari penggunaan pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE terhadap pasal 378 KUHP pada tindak pidana berita bohong adalah kedua pasal dalam dua undang-undang tersebut saling mengesampingkan dan mengecualikan. Pasal 28 ayat (1) undang- undang ITE hanya dapat di gunakan pada tindak pidana penipuan yang berkarakteristik pada aktivitas jual beli online saja, sedangkan pada pasal 378 KUHP hanya dapat di gunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan konvensional, dengan kata lain pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan lex specialis dari pasal 378 KUHP yang merupakan lex 67 generalis dari tindak pidana penipuan, meskipun keduanya juga memiliki kekaburan makna norma dalam unsur-unsur tindak pidananya. Melihat unsur dan modus penipuan online yang semakin canggih dan mengikuti perkembangan zaman, penggunaan pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE di rasa sangat tepat untuk langsung di dakwakan terhadap pelaku agar tidak akan timbul kekhawatiran lolosnya pelaku dari pembebanan pemidanaan pada tindakannya.