"Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Anak Di Indonesia "

Upaya kebijakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum dan HAM sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini dapat mengatur perlindungan korban perdagangan manusia sebagai aspek yang penting dalam penegakan hukum, artinya untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur pula hak korban atas rehabilitas imedis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. 2. Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 yang saat ini menjadi UU No. 35 Tahun 2014 sudah mencoba untuk mencakup berbagai aturan untuk melindungi kepentingan anak, baik atas dasar kerentanan atau pemeliharaan, hak-hak fundamental. Dalam upaya melindungi anak, berbagai Konvensi internasional serta aturan-aturan sudah diadopsi akan tetapi pelaksanaannya yang belum maksimal. Serta masih dirasakan berbagai kelemahan serius dalam substansi hukum,yaitu tidak jelasnya mekanisme acara perlindungan anak serta tidak harmonisnya perundang- undangan yang ada serta masih kurangnya peran serta orang disekitar yang dalam mencegah terjadinya perdagangan anak.