"Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Prajurit Tni "

Pengaturan hukum terhadap penyalahguna Narkotika saat ini dilakukan secara tegas dengan tetap memperhatikan satu asas yang sangat penting asas kepentingan militer diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang tentang peradilan militer disebutkan bahwa dalam proses peradilan, kepentingan militer diseimbangkan kepentingan hukum. Didalam penegakan hukum, kepentingan militer tidak boleh diabaikan. Kepentingan militer harus seimbang dan sejalan dengan kepentingan hukum. Aparat penegak hukum di lingkungan TNI dalam melakukan proses hukum terhadap penyalahgunaan narkotika tidak boleh hanya melihat dari kepentingan hukumnya saja, kepentingan militer juga harus dipertimbangkan. Penerapan hukuman terhadap prajurit TNI terhadap kasus narkotika dapat dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer apabila terbukti dan diputus pidana oleh hakim militer dengan dasar hukum Pemecatan prajurit TNI dari dinas aktif (diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan) karena dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer sesuai Pasal 53 ayat (1) sub a Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010.