Pertanggung Jawaban Hukum Pengusaha Akibat Tidak Membayar Upah Kerja Minimum

1. Konsekuensi hukum bagi pengusaha yang tidak membayar upah minimum kabupaten/kota maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau denda, sesuai dengan Pasal 88E ayat 2 UU No. 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa apabila perusahaan membayar upah dibawah UMK dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan tindak pidana yang dimaksud merupakan tindak pidana kejahatan. 2. Sistem penegakan dalam pemberian upah minimum sudah termuat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021. Apabila pekerja dibayar dibawah UMK maka dapat melakukan beberapa upaya hukum non litigasi seperti mengadakan perundingan bipartit antara pekerja atau SP/SB dengan pengusaha secara musyawarah untuk mencapai mufakat, lalu bisa melakukan mediasi, dan apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan maka bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Selain upaya tersebut pekerja bisa mengambil upaya hukum pidana, namun upaya hukum pidana sebaiknya ditempuh setelah melakukan beberapa upaya yang disebutkan diatas.
Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Hukum, Upah Kerja Minimum