Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat apa pun tentang arti atau definisi pornografi, namun hanya memberikan norma dan sanksi pelanggarnya. Karena kelemahan yang ada di KUHP tersebuthingga pada tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. mengkonsumsi pornografi sejak remaja potensial mendorong tumbuhnya perilaku seks di luar pernikahan yang tidak bertanggungjawab sehingga dapat mengakibatkan hamil di luar nikah. 2. Sanksi hukum yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana pornografi sebagai ganjaran atas perbuatannya, diatur dalam Pasal 29 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Pornografi, namun dalam pelaksanaannya belum efektif karena Undang-Undang Pornografi tidak menjelaskan secara detail tentang batasan-batasan yang dapat dianggap sebagai kontens pornografi. Bila terdapat pelaku Tindak Pidana Pornografi adalah anak-anak di bawah 18 Tahun, maka ketentuan pemidanaannya disesuaikan dengan UU Perlindungan Anak tersebut, karena berlaku asas hukum lex specialist derogat lex generalis.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Pornografi