Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sdn Sobih 2 Kabupaten Bangkalan Tahun Pelajaran 2012 - 2013

ebijakan pemerintah dengan digulirkannya Program Wajib Belajar(Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun merupakan upaya lanjutan dalam memenuhiamanat UUD 1945, khususnya bab XIII menyatakan dengan tegas bahwa setiapwarga negara berhak atas pendidikan (pasal 31 ayat 1). Namun kenyataan dilapangan menunjukkan adanya banyak hambatan dalam implementasinya. Salahsatu penghambat yang ditemukan adalah sebagian masyarakat tidak mampumembiayai pendidikan anak-anaknya, dan dengan dicanangkannya kebijakanBantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah-sekolah dan masyarakat cukupterbantu. Program BOS merupakan program nasional di bidang pendidikan yangmenyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidupmasyarakat luas. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakatterhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Wajib Belajar Sembilan Tahun.Penelitian ini menggunakan rancangan berupa studi diskripsi yangdilakukan pada pengelolaan BOS di SDN Sobih 2 Kabupaten Bangkalan.Pengelolaan BOS di sekolah SDN Sobih 2 Bangkalan berjalan lancarnamun banyak ketentuan-ketentuan administratif yang tidak dilaksanakan.Motivasi sekolah untuk membaca dan mempedomani panduan pelaksanaan secaramandiri masih kurang maksimal. Sekolah sangat bergantung pada modelsosialisasi secara langsung misalnya dalam bentuk workshop. Beberapa ketentuandalam panduan dapat dikatakan kurang sesuai dengan kondisi lapangan sehinggatingkat keterlaksanaannya relatif rendah, misalnya ketentuan adanya unsur orangtua siswa dalam tim BOS sekolah, serta penggunaan format-format dalamadministrasi pengelolaan dana BOS. Ketentuan administratif yang harusdikerjakan sekolah tidak sebanding dengan jumlah pengelola di sekolah yanghanya dipersyaratkan terdiri dari 3 unsur (penanggung jawab, bendahara, satuorang tua siswa). Pada dasarnya sekolah memerlukan sumber dana yang dapatdikelola secara otonomi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Rambu-rambupenggunaan dana BOS dirasa cukup menyulitkan karena sekolah tidak punyasumber dana lain yang lebih fleksibel penggunaannya. Ketentuan sekolah gratismenyulitkan sekolah untuk menggalang dana partisipasi masyarakat meskipundalam panduan diperbolehkan adanya partisipasi masyarakat berbentuksumbangan sukarela. Tidak tersedianya dana pendamping dari pemda kabupatencukup menyulitkan manajemen BOS di tingkat kabupaten khususnya dalam halsosialisasi dan monitoring. Tim manajemen BOS kabupaten telah melakukanlangkah terobosan yang cukup efektif dalam menanggulangi masalah keterbatasantenaga pengelola, yaitu dengan memanfaatkan struktur yang sudah tersedia dilapangan misalnya UPTD dan Komisariat untuk membantu koordinasi pelaporandari sekolah ke kabupaten dan sebaliknya. Pengelolaan dana secara akuntabeldalam bentuk laporan formal kepada kabupaten dapat terpenuhi dengan baik.Namun akuntabilitas penggunaan dana kepada masyarakat dengan menggunakanmedia di lingkungan sekolah kurang dapat dipenuhi dengan baik.
Kata Kunci : Efektivitas, Dana BOS dan Kualitas Pendidikan