Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran BDP Di Desa Bancaran Kabupaten Bangkalan

Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan olehKepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebihlanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi denganmemperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. BadanPerwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi BadanPermusyawaratan Desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersamakepala desa, manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanyaBPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa,disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepaladesa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yaknifungsi representasi. Peraturan Pemerintah (PP) diterbitkan untuk menjabarkanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 3 Tahun 2005 tentangPerubahan atas UU No 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain s udahsangat ditunggu- tunggu, keberadaan PP Nomor 72 Tahun 2005 ini juga amatstrategis. Kestrategisan PP terletak pada substansi materi yang dikandungnya. PPNo 72 / 2005 mengatur tentang desa, di mana pemerintahan desa merupakanstruktur pemerintahan terbawah yang secara langsung berinteraksi denganmasyarakat.Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian pendekatan kualitatif, Secarakhusus pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kepatuhan danpendekatan perspektif apa yang terjadi (what happening). Lokasi penelitian inidilakukan di Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber diatas dapat diketahui bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Peran Badan Permusyawaratan Desadi Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dilakukan dalambentuk sosialisasi dan juga koordinasi. Dan pelaksanaan komunikasi tersebut telahdilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahuibahwa ketersediaan sumber daya bagi BPD di Desa dalam dalam implementasikebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Peran BadanPermusyawaratan Desa di Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan KabupatenBangkalan sudah sangat tersedia begitu pula dengan kemampuan dan pengalamanserta atas jenjang pendidikan. Berdasarkan pada hasil tersebut dapat diketahuibahwa komitmen atau sikap pelaksana kebijakan yaitu pengurus BPD yang ada diDesa Bancaran sudah dilaksanakan dengan cukup baik meskipun masih harusditingkatkan dan dibenahi lagi. Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, dapatdiketahui bahwa struktur birokrasi dalam mengimplementaiskan kebijakanPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Peran BadanPermusyawaratan Desa di Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan KabupatenBangkalan sudah sesuai dengan peran dna fungsi dari masing-masing bidang.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peran BPD & Pemerintahan Desa