Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasar Perda nomor 14 tahun 2007 (studi di desa prupuh kecamatan paceng, kabupaten gresik)

Upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerahsebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai programpembangunan, antara lain: Dana Pembangunan Desa, Bantuan Inpres DesaTertinggal, bantuan bibit dan pupuk bagi petani, Kredit Usaha Tani, Kukesra,Takesra, bantuan bergulir ternak sapi dan lain sebagainya. Namun demikianberbagai program tersebut gagal memberikan kesejahteraan warga masyarakat didaerah (desa). Pelibatan masyarakat tidak hanya dalam bidang peningkatankesejahteraan tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. KeberadaanBadan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa adalah buktipelibatan masyarakat tersebut. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPDpada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakanlembaga tertinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksanansepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi yangtidak jauh berbeda dengan DPR, karenanya agar otonomi di desa dapat berjalansecara proporsional.Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif dengan pendekatankualitatif, dengan mengambil lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah diDesa Prupuh Kecamatan Panceng, Kabupaten GresikKinerja BPD dalam bidang legislasi meliputi merumuskan peraturan desadan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Peraturandesa yang telah ditetapkan merupakan wujud produk BPD dalam pelaksanaanfungsi legislasi. Kinerja BPD dalam bidang pengawasan meliputi pengawasanterhadap pelaksanaan peraturan desa dengan cara BPD mengawasi semuatindakan pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa yangdilakukan secara langsung atau pun tidak langsung. Pengawasan terhadapAPBDes dengan cara BPD memantau semua pemasukan dan pengeluaran desaserta meminta laporan pertanggungjawaban yang menyangkut keuangan desa.Pengawasan terhadap keputusan kepala desa yaitu dengan cara BPD melihat dariproses pembuatan sampai isi keputusan tersebut serta mengawasi pelaksanaankeputusan yang telah ditetapkan. Kinerja BPD dalam bidang aspirasi masyarakatmeliputi cara BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Carayang dilakukan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat adalah denganmembuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa atau pun untukBPD itu sendiri, serta masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan caratertulis atau pun lisan pada saat ada pertemuan BPD atau pertemuan desa. CaraBPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan cara BPDmenyampaikan dan membahas masalah bersama dengan pemerintah desa padapertemuan rutin 3 (tiga) bulan sekali kecuali untuk masalah yang mendesak.
Kata Kunci : Kinerja BPD, Fungsi Pengawasan dan Aspirasi masyarakat