Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasl 22 atas pengadaan barang pada SMA Sunan Giri Menganti Gresik

Masalah yang ingin dicari dalam penulisan tugas akhir ini adalah inginmengetahui perhitungan dan prosedur pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaanbarang pada SMA Sunan Giri menganti. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui perhitungan dan prosedur pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaanbarang yang dilakukan SMA Sunan Giri Menganti Gresik. Penelitian inidilakukan di SMA Sunan Giri Menganti. Data yang digunakan yaitu diperolehlangsung dari bendahara atau TU keuangan SMA Sunan Giri Menganti. Dalamprakteknya instansi ini hanya memungut PPh pasal 22 atas barang dari dalamdaerah saja dan tidak melakukan pengadaan barang impor dari luar daerah pabean. Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data yang digunakan dalampenelitian ini adalah Laporan Kegiatan R-BOS SMA Sunan Giri Menganti Tahun2012 dengan pembayaran pajak tahun 2013. Metode yang digunakan adalahmetode deskriptif. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa secara umum pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 atas barang sudah sesuai dengan peraturanyang berlaku. Dokumen yang digunakan adalah Surat Storan Pajak (SSP), Bukti Pemungutan Pajak, dan Daftar Bukti Pemungut PPh Pasal 22.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SMA Sunan Giri Menganti dalam pelaporannya kurang baik yaitu dalam peraturannya Pemungut Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 22 dilakukan atas barang harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak ke Bank atau Kantor Pos paling lambat 10 bulan takwin, sedangkanSMA Sunan Giri Menganti membayar pajak menggunakan nama Wajib Pajakbukan SMA Sunan Giri Menganti melainkan menggunakan Nama Wajib PajakYayasan Sunan Giri Menganti, perhitungan yang berlaku menurut undang –undang untuk PPh pasal 22 yaitu 1.5% dari harga beli barang tetapi SMA SunanGiri Menganti membayar dalam perhitungannya sebesar 2% dengan bukti SSP.Berdasarkan kelemahan tersebut penulis ingin memberikan saran agar SMASunan Giri Menganti dalam melakukan perhitungan pemotongan dan penyetoranPPh pasal 22 agar diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan dan undang -undang yang berlaku. Dan paling utama dapat mempertahankan kepatuhan dalammembayar pajak sesuai dengan peraturan dan undang – undang yang berlaku.
Kata Kunci : Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22