Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan ( Studi Kasus Desa Drancang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik )

Penelitian ini dilakukan untuk menguji Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan. BPD memiliki peran strategis dalam pembangunan desa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan bahwa BPD memiliki fungsi aspirator masyarakat dan ikut serta menyepakati peraturan desa tentang RKP Desa dalam agenda musyawarah perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap dokumen – dokumen dan melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Tokoh Masyarakat yang relevan dengan masalah penelitian.. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tolak ukur Akuntabilitas kinerja, BPD Desa Drancang masih belum optimal. Hal ini dikarenakan peran BPD yang pasif dan tidak ikut serta dalam pembahasan peraturan desa tentang RKP Desa, sehingga hal ini bertolak belakang dengan fungsi BPD selaku aspirator masyarakat dan ikut serta dalam formulasi peraturan desa. Responsibilitas kinerja BPD Desa belum optimal. Hal ini dikarenakan ketidak sesuaian pelaksanaan tugas BPD pada forum musrenbang dimana fungsi aspirator belum berjalan sebagaimana tugas dan peran BPD serta tata kelola administrasi BPD Desa Drancang yang belum optimal dikarenakan adanya anggota BPD yang tergolong baru dilantik pada tahun 2019. Responsivitas kinerja BPD Desa Drancang optimal telah menjaring aspirasi masyarakat, menyepakati hasil musrenbang desa dan ikut serta menyepakati Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang RKP Desa Tahun 2020 dengan Kepala Desa Drancang.
Kata kunci: Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, Perencanaan Pembangunan