Efektifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa Dalam Menyelanggarakan Pemerintahan Desa ( Studi Di Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik )

Pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa pelaksanaan Perda tersebut merupakan salah satu bentuk upaya dari BPD sebagai mitra Kepala Desa yang bertugas untuk mengawasi kegiatan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud dari Demokrasi di tingkat Pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Cerme Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Metode penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan analisis model interaktif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi Dengan peneliti sebagai instrumen penelitian. Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Fungsi yang pertama yaitu membuat dan merumuskan peraturan Desa belum berjalan berjalan secara maksimal dikarenakan terkendala beberapa kegiatan, sedangkan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan kineja Badan Permusyaratan Desa berjalan secara maksimal.
Kata Kunci : Efektifitas , BDP , Pemerintahan Desa