Implementasi Perlakuan Akuntansi atas Tambahan Aset, Liabilitas, dan Perhitungan Uang Tebusan Berdasarkan PSAK No. 70 Tahun 2016 dan PMK No. 141/PMK.03/2016 Terhadap Laporan Keuangan Pasca Tax Amnesty ( Studi Kasus pada PT. Mitra Tritunggal Sa

Penelitian ini membahas tentang perlakuan akuntansi terhadap pelaksanaan tax amnesty dengan mengambil studi kasus pada PT. Mitra Tritunggal Sakti di tahun 2016. PT. Mitra Tritunggal Sakti merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan besar barang kimia dasar. PT. Mitra Tritunggal Sakti melakukan tax amnesty untuk tujuan memajukan program pemerintah tersebut dengan menambah beberapa aset dan liabilitas yang belum terlapor di pajak. Aset yang ditambahkan PT. Mitra Tritunggal Sakti adalah Kas dan Setara Kas, Deposito, Piutang Usaha, Asuransi dan Bangunan dengan nominal sebesar Rp 4.614.375.222. Untuk tambahan liabilitasnya yaitu hutang atas pembelian gudang sebesar Rp 173.316.000. Sehingga uang tebusan yang dibayarkan kepada negara sebesar Rp 88.821.184. Dalam penerapan akuntansi peraturan perpajakan yang menjadi dasar pelaksanaan tax amnesty di PT. Mitra Tritunggal Sakti adalah PSAK No 70 Tahun 2016 dan PMK 141/PMK.03/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan penerapan akuntansi atas tax amnesty yang dilakukan PT. Mitra Tritunggal Sakti dan dampak terhadap laporan keuangan. Hasil penelitian ini adalah penerapan akuntansi atas tax amnesty PT. Mitra Tritunggal Sakti sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku tapi tidak sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan yang berlaku. Dampak yang timbul pada laporan keuangan PT. Mitra Tritunggal Sakti adalah terjadi selisih laba yang signifikan. Implikasi yang timbul adalah PT. Mitra Tritunggal Sakti menampilkan laba yang tinggi yang mungkin baik dari segi perpajakan. Namun, perlu dipertimbangkan juga bahwa PSAK No 70 Tahun 2016 menampilkan laba dan kondisi yang sebenarnya perusahaan dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU). Kata Kunci : tax amnesty, pengampunan pajak, PMK 141/PMK.03/2016, PSAK No. 70 Tahun 2016