"Pengaruh keterlambatan pembayaran pajak pusat dan keterlambatan pembayaran pajak daerah terhadap perhitungan sanksi pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 "

" Pajak adalah iuran wajib yang bersifat memaksa kepada negara tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah sedangkan pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Hotel adalah wajib pajak badan yang ditunjuk untuk memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu membayar pajak daerah dan pajak pusat atas pendapatan yang diterima dengan tarif pajak, untuk pajak daerah sebesar 10% dari pendapatan jika tidak ada insentif dari pusat dan pajak pusat sebesar 0,5% dari pendapatan setahun, apabila wajib pajak hotel tidak memenuhi kewajibanya untuk membayar pajak maka akan diberikan sanksi perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan yaitu pajak pusat yang di atur dalam PP nomor 23 tahun 2018 dan pajak daerah yang diatur dalam PERDA nomor 4 tahun 2011. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah keterlambatan pembayaran pajak pusat dan keterlambatan pembayaran pajak daerah, dan variabel terikat adalah sanksi pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi linier berganda. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari perusahaan PT. INDAH HOTEL periode tahun 2018 s/d 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pungutan pajak daerah dan pajak pusat, untuk mengetahui pengaruh keterlambatan pembayaran pajak pusat terhadap perhitungan sanksi pajak, untuk mengetahui jumlah bayar dan belum bayar pajak hotel dan pph final, untuk mengetahui jumlah denda atau sanksi pajak.Berdasarkan penjelasan di atas maka Penelitian ini membahas tentang pengaruh keterlambatan pembayaran pajak daerah dan pajak pusat terhadap perhitungan sanksi pajak berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 dan PERDA nomor 4 tahun 2011 .Jenis penelitian ini adalah tipe kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan penyebaran kuesioner. Kata kunci : pajak pusat , pajak daerah , sanksi pajak"